oleh

102 Kades di Muara Enim Resmi Dilantik, Juarsah : Jalankan Tupoksi Sesuai UUD

monopolisumselnews| Muara Enim – Sebanyak 102 Kepala Desa (Kades) terpilih priode 2019-2025 dilantik secara serentak oleh PLT Bupati Muara Enim, H Juarsah SH di plaza GOR Pancasila Kabupaten Muara Enim, Senin (30/12/2019).

Pelantikan dalam gelombang ke 3 tersebut dihadiri juga oleh anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, Forkompinda, Kapolres Muara Enim dandim 0404 Muara Enim, Kejari Muara Enim, danrindam 2 Sriwijaya, danyon 141 AYJP, Subdenpom 2 Sriwijaya, Sekda Muara Enim, dan semua jajaran pemerintahan di Kabupaten Muara Enim beserta masyarakat.

Sebelum dilantik, PLT Bupati H. juarsa SH membacakan sumpah jabatan bagi Kades terpilih dan membacakan tugas pokok Kades dalam mengemban tugas.

“Kepala Desa harus bisa mengakomodir aspirasi masyarakat, dengan melakukan kordinasi bersama BPD, toko agama dan toko masyarakat sebagi mitra pemerintah Desa,” jelasnya.

# Baca Juga :  Tol Muaraenim – Palembang di Targetkan Rampung Juni 2020

Juarsah juga menjelaskan, tugas pokok kades terpilih adalah memimpin peyelengaraan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, menetapkan peraturan Desa, menetapkan angaran belanja Desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa serta melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan Undang-udang yang berlaku.

“Yang jelas, Kepala Desa harus melakukan tugas pokok yang sudah di tentukan oleh Undang-undang,” kata dia.

Ia juga menghimbau kepada Kepa Desa terpilih, untuk tidak merugikan kepentingan umum, menyalah gunakan wewenang tugas atau hak dan kewajibannya, melakukan tindakan diskriminatif tehadap warga atau golongan masyarakat tertentu.

# Baca Juga :  Banyak OTG di Prabumulih ?, Jangan Parno !, Berikut Penjelasan ODP, PDP Positif Covid-19 Serta OTG dari Kadinkes Prabumulih

“Jangan sampai Kepala Desa terpilih kedepannya nanti tersandung kasus Korupsi Kolusi dan Nepotisme, menerima uang barang atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tidakan yang di lakukan,” pungkasnya.

Lebih jauh juarsyah menjelaskan, Kepala Desa tidak boleh menjadi pengurus Partai Politik atau ikut serta kampanye dalam pemilihan umum atau pemilihan Kepala Daerah.

“Jangan sekali-kali juga para Kepala Desa melangar sumpah atau janji jabatan serta menigalkan tugas selama tiga puluh hari kerja berturut turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dipertanggung jawabkan,” pungkasnya.

Laporan : Beben

Komentar

BACA JUGA