oleh

Tolak Revisi RUU Omnibus Law CILAKA, Giliran DPW KPBI Sumsel Gelar Demo di Pemda Muara Enim

monopolisumselnews| Muara Enim – Konpederasi Persatuan Buru Indonesia Sumsel (DPW KPBI Sumsel) mengelar aksi demo penolakan revisi RUU Omnibus Law di lapangan Pemda Muara Enim, senin (10/02/2020) sekitar pukul 10:11 WIB.

Untuk diketahui, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja memang menimbulkan kontroversi dalam penyusunannya. Berbagai pihak menilai RUU sapu jagat tersebut disinyalir tak ramah dengan pekerja.

Dalam orasinya, para pendemo menyampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim terkait penolakan Rancangan Revisi Undang Undang (RUU) Omnibus Law dan Ciptakan Lapangan Kerja (CILAKA) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Setela menyampaikan orasi, para demonstran tersebut di terima langsung oleh PLT Bupati Muara Enim yang diwakili oleh asisten l bidang Pemerintahan dan kesra, H. Tegu Jaya dan asisten ll di bidang perekonomian dan pembangunan Amrullah Jamaluddin SE, serta wakil ketua DPRD Muara Enim Nino Andrian dari Komisi IV dan l DPRD beserta angota.

“Kami mengapresiasi dan menyambut baik atas kedatangan DPW KPBI Sumsel untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan penolakan omnibus law dan RUU Ciptakan Lapangan Kerja ( CILAKA ) itu,” kata Teguh Jaya di depan para pendemo.

# Baca Juga :  Realisasikan CSR, Bank Sumsel Babel Prabumulih Bedah Rumah bapak Ikhwan

Ia menjelaskan, pihaknya masih mempelajari tentang draf RUU tersebut, dan belum mengetahui permasalahan yang timbul akibat RUU itu.

“Ini baru keluar kemarin, dan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, maka kami selaku Pemkab Muara Enim akan segera menyampaikan semuai aspirasi ini kepada Pemerintah Provinsi untuk menyampaikan ke Pemerintah Pusat, serta hasilnya nanti tergantung keputusan dari Pemerintah Pusat,” ungkapnya.

Sementara itu, Nino Andrian selaku wakil ketua DPRD Kabupaten Muara Enim mengungkapkan bahwa pihaknya akan siap mendukung upaya penyampaian hal tersebut kepada DPRD Provinsi Sumsel.

“Secepatnya kami akan berkomunikasi dan mengirim laporan kepada DPRD Provinsi, yang akan diteruskan ke Pemerintah Pusat,” ungkapnya Nino.

Laporan : Beben

Komentar

BACA JUGA