oleh

Resmikan Sekolah Demokrasi, KPU Prabumulih Juga Adakan Seminar Nasional

monopolisumselnews| Prabumulih – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Prabumulih melaksanakan pembukaan Program Sekolah Demokrasi yang diselenggarakan di Pendopoan Rumah Dinas Walikota Prabumulih, Sabtu (07/03/20).

Dalam acara tersebut, KPU Kota Prabumulih juga melaksanakan giat seminar nasional dengan tema,” Penguatan Demokrasi dan Partisipasi Masyarakat, Peran Milenial Ditengah Arus Politik Pragmatis”.

Acara yang dihadiri secara langsung oleh Walikota Prabumulih yang diwakili oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Prabumulih Elman ST, Anggota KPU RI Ilham Saputra, Ketua KPU Prabumulih Marjuansyah, beserta komisioner Andry Swantana, Surya Muda Karana, Era Hustri dan Titi Marlinda, para Forkompinda Pemkot Prabumulih, para undangan lainnya.

# Baca Juga :  Tidak Kantongi Izin, Lima Tukang Parkir Liar Tamkot Prabujaya di Gulung Petugas

Dalam sambutannya, Ketua KPU Prabumulih Marjuansyah mengatakan program sekolah demokrasi merupakan sebagian kecil proses pendidikan politik yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas demokrasi kedepan dan mampu meloloskan diri dari persoalan yang kerap di jumpai di pemilihan kepala daerah.

“Untuk angkatan pertama ini terdiri dari dua segmen, yakni pelajar dan masyarakat umum. Pelajar dari 16 sekolah sebanyak 484 siswa dan umum 76 siswa,” katanya

Marjuansyah menuturkan, program sekolah demokrasi yang ada 24 pertemuan ini di isi dengan tatap muka (Teoritis) dan kunjungan ke kantor DPRD. Ada juga kegiatan untuk komunitas yang menolak politik uang atau hoax.

“Semoga program ini berkelanjutan dan berjalan dengan sukses. Artinya kedepan masyarakat Prabumulih hadir di TPS karena kesadaran penuh berpartisipasi dalam rangka memilih pemimpin yang berkualitas,” ungkapnya.

Lebih lanjut Marjuansyah menjelaskan, meskipun demokrasi di Prabumulih sudah terbilang bagus dengan capaian partisipasi pemilih 83 persen. “Kita tidak puas capaian dalam angka, penting bagi kita capaian dalam substansi,” katanya.

Sementara itu, Anggota KPU RI Ilham Saputra menjelaskan melalui program sekolah demokrasi dapat mencetak kader kader yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya sekedar berpartisipasi sebagai pemilih semata.

“Keterlibatan masyarakat pada pilkada 2019 sangat minim, padahal partisipasi masyarakat bisa dalam bentuk pengawasan kemungkinan adanya kecurangan dan potensi kecurangan,” ujarnya.

Selain itu, Ia berharap akan lahir kesadaran yang membuat pemilu berlangsung dengan baik yang menjadikan masyarakat sebagai pemilih rasional. “Masyarakat memilih pemimpin yang bisa mengubah nasib mereka melalui kebijakan kebijakan yang diambil pemerintah jika dia terpilih,” pungkasnya.

Komentar

BACA JUGA