oleh

Angota DPRD Muara Enim Dari Fraksi PPP Pertanyakan Kinerja Dinas Sosial Terkait Pendataan Warga Miskin di Wilayah Kabupaten Muara Enim

monopolisumselnews| Muara Enim – Angota DPRD Kabupaten Muara Enim dari fraksi PPP mempertanyakan kinerja Dinas Sosial Muara Enim terkait data warga tidak mampu di seluruh wilayah Kabupaten Muara Enim yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul salah seorang warga Kecamatan Panang Enim yang terdata bantuan namun ternyata tidak menerima bantuan tersebut.

Menurut dia, seharusnya Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim melakukan evaluasi data, mengetahui grafik kemiskinan di tengah masyarakat setiap tahunnya.

“Ini perlu kami sampaikan, terungkapnya warga Kecamatan Panang Enim, Pak Busri, yang seharusnya mendapatkan haknya pada program Pemerintah PKH dan BPNT, namun kenyataannya Pak Busri tidak mendapatkan hak nya itu,”.

“Kemudian setelah Kepala Desa mau membantu Pak Busri dengan memasukannya sebagai penerima BLT juga tidak bisa, dikarenakan dia sudah terdaftar sebagai warga yang menerima program PKH dan BPNT, Kami sudah mendatangi Kantor Dinsos untuk memastikan hal itu. Kasihan Pak Busri tidak menerima satupun bantunan program Pemerintah tersebut seperti, PKH dan BPNT, jawab pak Andi dinas sosial karena pak busri terlambat dalam pembuatan buku rekening di bang dan di bekukan, sehingga BLT juga tidak dapat karena suda terdaftar di BPNT,” Ungkap Suprianto.

Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim ini mengatakan ada dugaan Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim tidak bisa melakukan kewajiban sebagai abdi negara. Hal ini patut dipertanyakan sebagai Wakil Rakyat kabupaten Muara Enim. Karena seharusnya dinsos mendata dan terus mengevaluasi keadaan masyarakat Kabupaten Muara Enim secara berkisanambungan, karena itu adalah tugas dinsos.

”Kami menduga Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim mendata masyarakat dengan menembak diatas kuda, pakai data lama, data masyarakat tahun 2011 masih terus dipergunakan sampai sekarang,” Terangnya.

# Baca Juga :  Raih Penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi, SDN 4 Ujan Mas Muara Enim Harap Menjadi Sekolah Berdaya Saing di Tingkat Nasional

Cip mempertanyakan, bagaimana Pemerintah Kabupaten Muara Enim bisa mengetahui angka kemiskinan naik atau turun setiap tahun, kalau data yang dipergunakan Dinas Sosial itu adalah data tahun 2011, karena perubahan masyarakat Kabupaten Muara Enim itu setiap tahun pasti ada.

”Sangat tidak sinkron, data masyarakat Kabupaten Muara Enim yang berhak mendapatkan Program Pemerintah tidak ada perubahan setiap tahun di Dinas Sosial, sementara Pemkab Muara Enim mengatakan angka kemiskinan di Kabupaten Muara Enim menurun, kan lucu,” Tutur Cip.

Masih kata Cip, Dalam situasi Covid – 19 ini, Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim harus mendata ulang masyarakat yang memang berhak menerima program Pemerintah di Kabupaten Muara Enim, gandeng perangkat desa karena mereka lebih tahu masyarakatnya daripada orang pusat sana. Tujuannya agar program Pemerintah itu pengalokasiannya benar benar tepat sasaran.

“Saat ini banyak terjadi keluhan masyarakat yang memerima program Pemerintah seperti Bantuan Pangan Non Tunai, Program Keluarga Harapan tidak tepat sasaran, jadi terbalik, dimana yang seharusnya berhak mendapatkan program pemerintah tersebut mala tidak dapat, sebaliknya yang tidak layak mendapatkan mala terus menerima, Ini karena Dinsos Muara Enim masih terus menggunakan Data lama, disinyalir data tahun 2011,” Jelasnya.

Disampaikannya lagi, Data keadaan masyarakat itu harus selalu update setiap tahun karena keadaan, itu tugas Dinas Sosial, Jangan pakai data tembak diatas kuda. Karena keadaan Masyarakat itu setiap tahun pasti berubah. Misalnya ada warga yang sudah meninggal, ada warga yang sebelumnya hidup layak namun karena musibah jadi miskin, atau ada warga yang sebelumnya miskin namun karena dapat rezeki ganti rugi jadi kaya.dan sebagainya.

”Jadi kalau Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim masih bertahan dengan data lama, yang mendapatkan program Pemerintah dari tahun ke tahun hanya warga yang itu itu saja, tidak ada perubahan” pungkas dia.

# Baca Juga :  Kerja Keras Seluruh Perangkat Daerah, Muara Enim Tujuh Kali Terima WTP

Laporan : Beben

Komentar

BACA JUGA