oleh

Pengajuan PSBB di Prabumulih Terancam Batal, Masih Banyak Syarat yang Belum Terpenuhi

monopolisumselnews| Prabumulih – Pengajuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah Kota Prabumulih saat ini masih menunggu surat rekomendasi dari Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru.

Nantinya surat Rekomendasi tersebut untuk melangkapi salah satu syarat pengajuan PSBB yang di layangkan ke Kementrian Kesehatan RI.

Namun, Pengajuan PSBB yang di lakukan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, ternyata belum mencukupi syarat dan ketentuan yang berlaku.

# Baca Juga :  Melakukan pencurian dan kekerasan, Pelajar ini sempat seret Korbannya di depan Rumah Dinas Walikota Prabumulih

Hal ini deketahui saat walikota Prabumulih Ridho Yahya yang di dampingi oleh Asisten 2 Yusuf Arni dan Kepala Dinas Kesehatan dr Happy Tedjo melakukan jumpa Pers di ruang Rapat Lantai 1 Pemerintah Kota Prabumulih, Senin (04/05/2020).

Ia menjelaskan bahwa, masih banyak Poin-poin yang harus di lengkapi oleh Pemerintah Kota Prabumulih agar pengajuan PSBB ke Kementrian Kesehatan Ri diterima.

“Asisten 2 Kemaren yang mengantarkan langsung surat pengajuan rekomendasi tersebut ke pak gubernur. Namun informasi hasil yang saya dapatkan, bahwa kita masih terkendala persyaratan-persyratan lain untuk pengajuan pelaksaanaan PSBB di Kota Prabumulih,” ucapnya.

Ridho mengatakan, bahwa poin-poin yang menjadi kendala di Kota Prabumulih untuk melengkapi persyaratan pengajuan PSBB ke Kementrian Kesehatan yaitu, Pertama, Kota Prabumulih belum mempunyai Laboraturium yang mampu untuk melaksanakan tes Swab.

Kedua, Kota Prabumulih merupakan kota perlintasan dari beberapa kabupaten yang hendak ke Provinsi Sumsel. Karena jika terjadi PSBB di Kota Prabumulih maka beberapa kabupaten yang hendak ke Provinsi harus menempuh jalan yang lebih jauh dan berliku.

Ketiga. Bahwa Pelaksanana PSBB di Kota Prabumulih harus melalui rapat kordinasi antara Kabupaten Kota yang bersinggungan.

Keempat, di Kota Prabumulih belum mempunyai Dokter Spesialis Paru-paru.

Kelima, yang paling penting adalah Kota Prabumulih harus memiliki pendanaan yang cukup besar untuk pelaksanaan PSBB, sedangkan seluruh anggaran di Kota Prabumulih di pangkas 50% oleh Pemerintah Pusat.

# Baca Juga :  Jika PSBB Diberlakukan di Kota Prabumulih, Benarkah Pasar di Tutup ?

“Nah itu yang menjadi kendala kita, namun kita harus Optimis untuk mengajukan itu, karena semuanya itu tergantung gubernur,”.

“Karena gubernur bisa membantu melengkapi kekurangan-kekurangan itu semua, bisa saja dia yang menyiapkan bantuan tersebut seperti mendatangkan dokter paru, mbantu pendanaan dan lain sebagainya. Jadi yang paling penting kita Optimis dulu, urusan di terina atau tidaknya itu urusan belang,” katanya.

Lebih lanjut ia menuturkan bahwa, Sebenernya mekanisme dasar PSBB tersebut hampir semuanya sudah di lakukan di Kota Prabumulih.

“Seperti sekolah di liburkan, berkerja dari rumah, jaga jarak, wajib pakai masker dan lain sebagainya. Namun hanya kedisiplinan yang belum kita lakukan,” bebernya.

Komentar

BACA JUGA