oleh

Bantuan Sosial Disinyalir Belum Tepat Sasaran, Anggota DPRD Kota Prabumulih Tekankan Pemkot Prabumulih Untuk Validasi Data Warga Miskin

monopolisumselnews| Prabumulih – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih, Purwaka tekankan Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih untuk memvalidasi data terbaru warga miskin katagori baru dan warga miskin katagori lama yang berada di Kota Prabumulih.

Hal tersebut di ungkapkannya pada saat rapat Paripurna Ke XXII di gedung DPRD Kota Prabumulih, Senin (13/07/2020).

Ia menilai, bantuan sosial yang sudah di gelontorkan oleh kementrian atau pemerintah pusat melalui Dinas Sosial untuk masyarakat Kota Prabumulih belum tepat sasaran di lapangan.

“Kita ambil contoh dari penerima PKH di Kota Prabumulih, data yang kami terima itu data dari tahun 2015. Karena dari tahun 2015 hingga sekarang, mungkin sudah banyak perubahan-perubahan taraf hidup di tengah masyarakat. Itulah penyebab warga miskin yang memang benar-benar berhak mendapatkan bantuan tapi terlewatkan,”

“Dan mungkin saja yang tadinya miskin bisa jadi saat ini sudah jadi kaya, atau pun sebaliknya, atau mungkin juga angka kemiskinan di Kota Prabumulih meningkat. Untuk itulah kami minta kepada pemerintah Kota untuk memvalidasi data warga miskin secara berkala. dan itu sudah saya sampaikan tadi pada saat sidang paripurna kepada pihak pemerintah Kota Prabumulih, agar menjadi salah satu prioritas,” kata dia.

Politisi Partai PDI Perjuangan itu mengungkapkan, jika data warga miskin terus di validasi secara berkala, maka penerima bantuan sosial akan lebih tepat sasaran, apa lagi saat ini ekonomi di tengah masyarakat semakin merosot karena imbas dari pandemi Covid-19.

“Bagaimna mau tepat sasaran kalau data di tahun 2015 yang terus di berikan. apa lagi saat ini ekonomi di tengah masyarakat semakin merosot karena imbas dari pandemi Covid-19, pastinya warga miskin akan terus bertambah. Padahal kami pihak DPRD terus meminta kepada pihak terkait untuk terus memvalidasi data tersebut tapi sampai saat ini belum ada laporannya,” ucapnya.

# Baca Juga :  Berani curi HP milik anggota Polisi, pelaku di hadiahi Pelor di Betis kiri

Selain itu juga ia mengatakan bahwa, data yang di terima pihak DPRD dari pihak kementrian untuk penerima bantuan sosial PKH tidak sesuai dengan laporan data yang di berikan oleh Dinas Sosial Kota Prabumulih.

“Data yang kami terima dari pihak kementrian untuk penerima bantuan sosial PKH di Kota Prabumulih mencapai kurang lebih 10.000an, tapi laporan dari Dinas Sosial sekitar 7.000an. Nah ini menjadi pertanyaan. Padahal itu selalu saya sampaikan baik di praksi maupun di komisi tapi sayangnya belum ada kepastian sampai saat ini,” jelasnya.

Untuk itu pihaknya tekankan kepada pemerintah kota Prabumulih untuk terus memvalidasi data secara berkala agar bantuan apapun tepat sasaran dan tidak salah sasaran.

“Sebagus apapun program bantuan dari pusat kalau tidak di tunjang denga penyalurannya yang tepat, program tersebut akan terus menjadi polemik di tengah masyarakat. Untuk itu kami minta Pemkot Prabumulih harus memvalidkan data warga miskin secara berkala, agar bantuan tersebut bisa tepat sasaran,” pungkasnya.

Komentar

BACA JUGA