oleh

Terkait Larangan Membakar Lahan, Berikut Syarat Pinjam Tracktor ke Dinas Pertanian Kota Prabumulih Untuk Warga Yang Hendak Membuka Lahan Pertanian

monopolisumselnews| Prabumulih – Terkait pemberitaan tetang larangan membuka lahan Pertanian dengan cara di bakar (Karhutla, red) yang saat ini sedang gencar-gencarnya di Sosisialisakan membuat para Netizen di Sosial Media geram dengan adanya aturan itu.

Menurut mereka, aturan tersebut hanya dapat mempersulit dan merugikan para petani yang akan membuka lahan baru untuk di tanami.

# Baca Juga :  BREAKING NEWS. Penemuan Mayat Wanita di Dalam Kontrakan Gegerkan Warga Kelurahan Gung Ibul Barat

Hal tersebutlah membuat Pemerintah Kota Prabumulih bergerak cepat mencarikan solusi alternatif untuk para petani agar tidak membuka lahan dengan cara di bakar.

Sempat di kabarkan sebelumnya, bahwa Walikota Prabumulih Ir Ridho Yahya MM memberikan solusi untuk setiap petani yang hendak membuka lahannya di persilahkan berkordinasi dengan pihak Dinas Pertanian Kota Prabumulih untuk dapat meminjam Tractror yang ada di Dinas Pertanian.

Menangapi hal itu, Kepala Dinas Pertanian Kota Prabumulih, Ir Pribadi Roso Sarosa membenarkan bahwa Dinas Pertanian Kota Prabumulih mempunyai 7 Tractor yang dapat di pinjamkan kepada masyarakat, atau petani yang ada di Kota Prabumulih.




Namun demikian, tidak serta merta di pinjamkan. Ada syarat tertentu yang harus di penuhi oleh petani untuk meminjam alat itu.

“Boleh di pinjam. Namun dengan syarat bahwa setiap petani harus mengajukan surat permohonan kepada pihak Kedinasan yang dimana para petani juga harus bekordinasi dengan pihak Kelurahan atau Kepala Desa setempat, lalu menyampaikan surat itu ke kami,” ucap Pribadi yang di dampingi oleh Kabid Perkebunan Yen Morfi Sp saat dibincangi media ini, Rabu (29/07/2020).

Kepala Dinas yang diketahui baru menjabat itu juga menjelaskan, dengan di dampingi oleh Pihak Kelurahan dan Kepala Desa setempat, para petani bisa meminjam alat itu. Namun dengan catatan bahwa biaya operesional di tanggung oleh petani dan juga Operator Tractor harus dari pihak Dinas Pertanian.




“Jadi ada yang bertanggung jawab kalau ada pihak Kelurahan atau Kades yang mendapingi para petani. Untuk itu petani harus berkordinasi dahulu kepada mereka, dan biaya minyak dan lain sebagainya itu di tanggung pihak petani, serta Operator juga harus dari kita, karena kalu dari pihak petani takutnya alat itu tidak ada yang bertanggung jawab penuh,” jelasnya.

# Baca Juga :  Puluhan Warga Binaan Asimilasi di Kota Prabumulih Mendapatkan Bantuan Sembako Dari Rutan Prabumulih

Dengan adanya solusi ini, lanjut Pribadi, mudah-mudahan dapat membantu petani dan menjauhkan petani dari jerat hukum akibat pembakaran lahan yang memang di larang undang-undang.

“Kita tau apa yang resahkan para petani, namun untuk saat ini hanya itu yang dapat kita bantu. Tapi sebenarnya masih banyak cara lain yang dapat di lakulan petani, misalnya mengubur dahan dan daun untuk di jadikan pupuk dan lain sebagainya. Jadi solusinya bukan hanya di bakar yang sangat penuh resiko,” terangnya.

Komentar

BACA JUGA