oleh

Terkait Pendirian Tower Milik Perusahaan ‘Plat Merah’ yang Diduga Belum Mengantongi Izin, Anggota DPRD Prabumulih Hartono dan Kadis Kominfo Angkat Bicara

monopolisumselnews| Prabumulih – Terkait keluhan warga Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, tentang perusahaan ‘Pelat Merah’ yang mendirikan Tower Pemancar yang disinyalir belum mengantongi izin membuat salah satu anggota DPRD Kota Prabumulih, Hartono Hamid angkat bicara.

Ia menilai, sudah seharusnya, sebelum perusahan tersebut mendirikan Tower, wajib mendapatkan izin dari pemerintah setempat maupun persetujuan dari masyarakat di wilayah tower itu berdiri.
Mengingat seriko dampak sosial kemasyarakatan yang akan terjadi di kemudian hari.

Hal ini dikatakan pria yang akrap di sapa Om Ton itu setelah selesai mengikuti Rapat Paripurna bersama Walikota Prabumulih di gedung DPRD Kota Prabumulih, Rabu (21/04/2021).

“Ya wajib ada Izin la ya, harus ada juga dari masyarakat. Dan terkait barang-barang elektronik warga yang rusak di sambar petir, perusahan harus ganti baru. Dan hal ini pernah terjadi di Wilayah Kelurahan Karang Raja, mereka (perusahaan, red) mengganti baru barang elektronik warga yang rusak,” katanya.

Politisi Partai Hanura itu juga mengatakan, dalam hal ini, seharusnya pihak perusahan wajib mematuhi semua aturan walaupun mereka menjalankan program pusat.

“Mereka harus tertib ya dengan aturan, Walaupun mereka perusahaan Plat Merah. Ya kita mendukung ya Program-progam dari pusat itu, tapi aturan tetap terlaksana,” ucapnya.

Untuk itu, lanjutnay, pihaknya akan berkoordinasi dengan OPD terkait yaitu pihak Dinas Kominfo untuk menggiring mereka memenuhi semua perizinan yang semestinya.

“Nanti kita berkordinasi dengan pihak Dinas Kominfo yang lebih faham mengenai hal ini,” tukasnya.

Di tempat lain, Kepala Dinas Kominfo Kota Prabumulih, Mulyadi Musa MSI membenarkan terkait perizinan pendirian Tower merupakan Wewenang Dinas Kominfo.

# Baca Juga :  Seorang Ibu di Prabumulih Lapor Polisi, Bangun Tidur Dapati "Burung" Suami Hilang, Ini Pelakunya

Hanya saja, untuk perizinan pembangunan Tower Radio ataupun Tower Pemancar merupakan wewenang Diskominfo Provinsi Sumsel maupun dari Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Provinsi Sumsel.

“Pendirian tower wajib mengantongi Izin, tidak hanya perizinan dari kita, mereka juga wajib mengantongi IMB pendirian Tower dan lain sebaginya. Dan untuk mendapatkan semua perizinan itu, lebih dahulu pihak perusahaan mendapatkan persetujuan dari warga lingkungan sekitar pendirian tower. Jadi tidak seenaknya mendirikan Tower,” tukasnya.

Kabar Sebelumnya, Tower milik PT Waskita yang berdiri di Mes Kariawan PT HK Jalan Flores, Gang malaka, RT 02 RW 01, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih diduga belum mengantongi izin atau persetujuan dari masyarakat setempat.

Hal tersebut di akui oleh Adi Kurniawan selaku UHSE Oficer dari PT Waskita, saat menghadiri mediasi yang dilakukan antara warga setempat, Pihak Kelurahan, dan pihak perusahan, di Mes Karyawan PT HK, Jalan Flores, Gang malaka, RT 02 RW 01, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Senin (19/04/2021).

Ia mengaku bahwa, pembangunan tower yang informasinya berfungsi untuk Penangkap sinyal dari CCTV yang terpasang di beberapa titik lokasi kerja Perusahaan, memang belum ada persetujuan dari masyarakat sekitar.

Meski demikian, Adi mengatakan bahwa pihaknya sudah diberi Izin oleh pihak pemilik lahan berdirinya tower.

“Jadi tower ini memang di pakai oleh pihak PT HK untuk memonitoring perkerjaan yang ada di lokasi. Dan terkait izin, kami sudah di beri Izin oleh Pemilik lahan, namun memang ada kesalahfahaman kami dengan Fendor pengerjaan Tower PT Maha Akbar,”

“Seharusnya PT Maha Akbar yang harus berkoordinasi dengan masyarakat sekitar maupun dengan Pemerintah kelurahan, baik RT dan RW di sini, sehingga ini ada gejolak. Namun akan segera kami selesaikan,” terangnya.

# Baca Juga :  Ridho Yahhya Nyatakan 58 Rumah Ibadah Bakal di Rehab

Ditanya tentang perizinan dari pihak Pemerintah Kota Prabumulih, Adi mengakui bahwa perizinan sudah diselasikan oleh pihak PT HK selaku pemberi kerja.

“Karena perkerjaan ini merupakan Skup kecil dari perkerjaan besar yaitu pengerjaan jalan Tol. Memang secara general kita sudah izin, namun secara spesifik untuk titik lokasi tower ini lebih ke Skup kecil seperti RT, RW maupun Pihak Kelurahan,” ucapnya.

Kedepan, lanjut Adi, pihaknya berjanji akan menjalin kerjasama yang baik kepada Warga sekitar, RT, RW maupun pihak terkait, jika ada dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat setempat.

 

Komentar

BACA JUGA