oleh

Polemik Dualisme Kepengurusan LMP Kota Prabumulih Kian Memanas, Pihak Muhamad Umar Minta Pihak Lain Untuk Tunjukkan SKTBH Dari Kemenkumham

monopolisumselnews| Prabumulih – Polemik dualisme kepemimpinan ditubuh Pengurus Organisasi Laskar Merah Putih (LMP) Marcab Kota Prabumulih kian memanas.

Pasalnya, diantara Kubu Muhamad Umar ST dan Kubu Sulastri S.Sos sama-sama mengklaim bahwa merekalah pemegang kepengurusan LMP Marcab Kota Prabumulih yang sah.

Setelah Sulastri S.Sos mengadakan Pers Rilis terkait kepengurusan LMP yang sah dan menunjukkan beberapa dukumen pada Sabtu (24/04/2021), membuat pihak Kepengurusan LMP yang diketuai oleh Muhamad Umar ST juga ikut mengklarifikasi prihal tersebut.

Bahkan, pihak Muhamad Umar menantang pihak Sulastri S.Sos untuk menunjukkan Surat Keterangan Terdaftar Badan Hukum (SKTBH) yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia di depan publik seperti yang mereka pegang saat ini.

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Agung Fahrurrozi selaku Sekretaris Daerah LMP Provinsi Sumsel yang di dampingi Haris P selaku Panglima Daerah LMP Provinsi Sumsel dan Muhamad Umar ST di Marcab LMP, Jalan Negata, Rt 03 Rw 02, Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Minggu (25/04/2021).

Ia menegaskan bahwa, saat ini kepengurusan Laskar Merah Putih (LMP) yang sah secara hukum di bawah kepemimpinan H Adek Erfil Manurung, yang dipilih berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah besar seluruh pimpinan daerah di Karawang, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

“Hari ini saya berada di Kota Prabumulih untuk mengklarifikasi dan memperjelas Status kelegalitasan LMP, baik itu Nasional, Tingkat Daerah hingga ke Markas Cabang. Dan kami mempertegas yang kami jalankan saat ini di bawah kepemimpinan H Adek Erfil Manurung SH sebagai ketua umum LMP yang sah secara hukum dan legal,”

“Jika ada pihak-pihak yang mengatas namakan Kepengurusan LMP yang sah, kami menantang mereka untuk membuktikan dan menunjukkan SKTBH yang diterbitkan oleh Kemenkumham kepada kami dan publik. Karena surat keputusan ini hanya ada satu, yaitu seperti yang kami pegang saat ini,” tegasnya seraya menunjukkan Copy surat keputusan Kemenkumhan dengan Nomor AHU 0000978.AH.01.08 Tahun 2020.

# Baca Juga :  Maknai Hari Sumpah Pemuda, Anggota DPRD Milenial ini Ajak Pemuda Kota Prabumulih Mengisi Kemerdekaan Dengan Prestasi Gemilang

Dijelaskan Agung Fahrurrozi, polemik dual kepemimpinan Pengurus Organisasi Laskar Merah Putih (LMP) berawal dari kepengurusan pusat. Yang dimana Arsad Canung mengclaim sebagi Ketua Umum LMP berdasarkan Rapat Dewan Petinggi di Kalimantan. Sedangkan H Adek Erfil Manurung terpilih berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah besar seluruh pimpinan daerah di Karawang, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

“Sesui AD/ART ormas LMP, ketua umum yang sah di pilih melalui musyawara besar. Bukan melalui rapat. Yang artinya H Adek Erfil Manurung lah yang sah menjadi Ketua Umum LMP dan ini juga di buktikan dengan SKTBH yang diterbitkan oleh Kemenkumham. Dan terkait pihak-pihak lain yang mengatas namakan ormas LMP yang bukan mengacu pada ketua umum H Adek Erfil Manurung bisa di pastikan ilegal. Itu sudah sesuai AD/ART ormas LMP,” terangnya.

Menanggapi permintaan pihak Sulastri S.Sos yang pada pemberitaan sebelumnya mereka meminta kepada pihak Muhamad Umar ST untuk meminta maaf dan kembali bergabung di bawah kepemimpinannya, pihak Muhamad Umar ST dan Agung Fahrurrozi meolak untuk itu.

“Loh kenapa kami yang harus minta maaf, kan jelas-jelas mereka yang salah kaprah. Seharusnya merekalah yang ke sini untuk kembali bergabung, sehingga LMP Marcab Kota Prabumulih kembali Solid. Dan untuk ini sah-sah saja pihak Muhamad Umar ST memperkenalkan kepengurusan baru LMP kepada semua instansi yang ada di Kota Prabumulih, karena ini sudah sesui dan benar,” terangnya.

Lebih lanjut Agung Fahrurrozi menegaskan, terkait Perihal Surat Pembekuan Nomor : SP 024/MB/IV/2021.Yang ditujukan kepada Sulastri,S.Sos selaku Ketua Cabang Laskar Merah Putih Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Sealatan ,terang-terangan melakukan pelangaran AD/ART dan bahkan mendukung serta mengakui Ketua Umum LMP lain yang jelas jelas tidak mempunyai Legalitas yang sah.

# Baca Juga :  Hari Kesaktian Pancasila, Pertamina EP Bor Sumur TLJ-34INF

Berdasarkan alasan tersebut dan sejak diterbitkan oleh Badan Pengurus Markas Cabang LMP kota Prabumulih Provinsi Sumsel di bawah kepemimpinan Sulastri,S,Sos dinyatakan Dibekukan.

Surat pembekuan di bawah kepemimpinan Sulastri,S,Sos dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih Adek Erfil Manurung sebagai ketua Umum dan Neneng A Tuty SH sebagai Sekertaris Jendral.

“Kami tidak ingin ada oknum-oknum di luar sana yang berusaha masuk ke Kemenkumham untuk mendaftarkan diri memakai kemiripan nama organisasi kami, memakai atribut atau seragam dari organisasi kami, dan mengaku-ngaku sebagai pimpinan dari organisasi yang kami miliki,” tukasnya.

Komentar

BACA JUGA