Indonesia kembali menggerakkan proyek gas Tuna di Laut Natuna Utara. Nilainya sekitar US$3,07 miliar.
Proyek ini lama tersendat. Biaya, pergantian operator, sanksi terhadap Rusia, dan tekanan China membuat langkahnya berat.
Kini Prime Group mengambil alih kendali dari perusahaan Inggris, Harbour Energy. Perusahaan Indonesia itu menyatakan kegiatan dalam kontrak bagi hasil Tuna telah berjalan kembali sesuai aturan.
Namun belum jelas apakah aktivitas fisik sudah dimulai di laut.
Lowongan kerja yang dipasang anak usaha Prime Group menunjukkan persiapan rekayasa awal untuk fasilitas produksi lepas pantai. Pekerjaan itu direncanakan mulai September.
Ladang Gas di Perairan Sensitif
Tuna bukan proyek energi biasa.
Lapangan gas ini berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia, dekat batas maritim dengan Vietnam. Jakarta menganggap wilayah tersebut berada di bawah hak berdaulat Indonesia sesuai Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS.
China memiliki pandangan berbeda.
Garis sembilan putus-putus Beijing memotong sebagian zona ekonomi eksklusif Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna. Pengadilan arbitrase internasional pada 2016 menyatakan klaim historis China tidak memiliki dasar hukum. Beijing menolak putusan itu.
Kami melihat kebangkitan proyek Tuna sebagai ujian langsung bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Jakarta ingin mengambil sumber daya di wilayahnya sendiri. Namun pemerintah juga tidak ingin membuka pertengkaran besar dengan China, mitra ekonomi penting Indonesia.
Strateginya kemungkinan tenang. Proyek terus berjalan, tetapi tanpa banyak suara.
China Pernah Meminta Pengeboran Dihentikan
Tekanan Beijing bukan cerita baru.
Pada 2021, diplomat China meminta Indonesia menghentikan pengeboran dua sumur penilaian di kawasan Tuna. Beijing mengklaim kegiatan itu berlangsung di wilayah China.
Indonesia menolak.
Kapal Indonesia dan China kemudian saling mengawasi di sekitar lokasi pengeboran selama berbulan-bulan.
Gesekan kembali terjadi pada Oktober 2024. Indonesia menyatakan telah berulang kali mengusir kapal penjaga pantai China yang mengganggu survei seismik milik Pertamina di Laut Natuna Utara.
China mengatakan kapalnya beroperasi di wilayah yurisdiksinya.
Target Produksi Besar, Jadwal Sudah Bergeser
Indonesia menyetujui rencana pengembangan Tuna pada akhir 2022.
Saat itu, produksi puncak diproyeksikan mencapai 115 juta kaki kubik gas per hari pada 2027. Jadwal tersebut kini sulit tercapai karena berbagai penundaan.
Potensinya tetap besar.
Pemerintah sedang mengejar kemandirian energi. Produksi minyak dan gas domestik terus menurun. Tuna dapat menjadi salah satu sumber pasokan baru yang bernilai strategis.
Namun proyek ini juga membawa beban politik yang jauh lebih besar daripada angka produksinya.
Setiap pengeboran di sana mengirim pesan bahwa Indonesia tetap memegang hak atas sumber daya Natuna.
Meniru Cara Malaysia
Sejumlah analis menilai Indonesia mungkin mengikuti pendekatan Malaysia dan Vietnam.
Kedua negara tetap menjalankan kegiatan energi di perairan yang juga diklaim China. Mereka menjaga proyek tetap bergerak tanpa mengubah sengketa menjadi pertarungan politik terbuka.
Beijing kemungkinan akan menyampaikan protes melalui jalur diplomatik. Kapal China juga bisa hadir untuk memantau aktivitas.
Namun China belum tentu mencoba menghentikan proyek secara langsung.
Hubungan ekonomi dengan Indonesia terlalu besar untuk dipertaruhkan hanya demi satu lapangan gas.
Pernyataan Prabowo di Beijing Menambah Kerumitan
Kunjungan Prabowo ke Beijing pada November 2024 meninggalkan satu persoalan.
Pernyataan bersama kedua negara menyebut kerja sama di “wilayah dengan klaim yang tumpang tindih”. China menafsirkan kalimat itu sebagai pengakuan tidak langsung terhadap klaimnya.
Kementerian Luar Negeri Indonesia kemudian membantah tafsir tersebut.
Jakarta menegaskan tidak mengakui garis sembilan putus-putus. Pemerintah juga menyatakan kesepakatan itu tidak mengurangi kedaulatan maupun hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara.
Dimulainya kembali proyek Tuna memberi ruang bagi Jakarta untuk memperjelas sikapnya melalui tindakan nyata.
Rusia Masih Memegang Separuh Proyek
Prime Group memiliki 50 persen saham Tuna.
Separuh lainnya dikuasai perusahaan minyak milik negara Rusia, Zarubezhneft, melalui ZN Asia.
Keterlibatan Rusia menambah lapisan rumit.
Zarubezhneft masuk ke proyek ini pada 2020. Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, sanksi Barat membuat pendanaan dan kepatuhan bisnis semakin sulit.
Regulator Indonesia sempat menyebut Zarubezhneft akan menjual sahamnya. Namun justru Harbour Energy yang keluar.
Pada 26 Mei, Harbour menyelesaikan penjualan saham dan hak operator kepada Prime Group senilai US$215 juta.
Hubungan dekat Moskwa dan Beijing mungkin memberi Indonesia sedikit ruang. China bisa enggan mengganggu proyek yang juga melibatkan perusahaan negara Rusia.
Namun kami tidak melihat ini sebagai permainan geopolitik yang rapi.
Indonesia tampaknya bergerak pragmatis. Pemerintah menerima investasi dari pihak yang bersedia masuk, lalu menangani risiko satu per satu.
Ujian Sebenarnya Belum Dimulai
Saat ini, proyek Tuna masih berada pada tahap persiapan teknik dan administrasi.
Ujian terbesar akan datang ketika kapal, rig, dan pekerja mulai terlihat di laut.
Saat itulah sikap China akan terbaca lebih jelas.
Indonesia harus menjaga dua hal sekaligus. Hubungan ekonomi dengan Beijing tetap penting. Hak atas sumber daya Natuna juga tidak bisa ditawar.
Proyek Tuna kini bergerak lagi.
Bukan hanya gas yang dipertaruhkan. Ketegasan Indonesia di Laut Natuna Utara ikut berada di atas meja.
Bagus Sihombing